The Independent Insight

Giving truth a voice

Mahasiswa UIN Malang Gelar Pelatihan Pidato Bahasa Arab dan Melayu di Thailand

By

Chana, Thailand — Empat mahasiswa Fakultas Humaniora UIN Malang yaitu Muhammad Nur, Asep Adli Azhari Nur Syahbani, Zaqhlul Ammar dan Frandika Arung Amoekti yang mengikuti program I-SMASH (International Student Mobility and Sharing) sukses menyelenggarakan hari pertama pelatihan pidato berbahasa Arab dan Melayu di Rungrote Wittaya School, Chana, Thailand.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Muhammad Nur sekaligus ia menjadi narasumber dalam kegiatan ini, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat siswa dalam berani berbicara di depan umum.

Pelatihan yang akan berlangsung mulai 6 hingga 11 Agustus 2025 ini merupakan inisiatif tambahan dari para mahasiswa selain mengajar di kelas. Setelah berdiskusi dengan pihak sekolah.

Muhammad Nur, yang biasa dipanggil Nur, mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang, menjelaskan bahwa program I-SMASH yang berlangsung selama tiga minggu ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan dampak positif.

“Setelah berdiskusi, kami mengajukan beberapa pelatihan tambahan yang bermanfaat, seperti kaligrafi, tilawah, kepenulisan kreatif, dan pidato. Saya menjadi inisiator untuk pelatihan pidato bahasa Arab dan Melayu, dan alhamdulillah, kami sangat didukung oleh pihak sekolah,” ungkapnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah. Hayati, guru pendamping Muhammad Nur, menyatakan bahwa ini adalah pelatihan pidato pertama setelah beberapa tahun vakum.

“Saya mewakili pihak sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi saya mendapat informasi dari dosennya bahwa Muhammad Nur sering menjuarai lomba pidato dan kepenulisan, bahkan baru-baru ini menjadi juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Internasional. Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi sekolah dan khususnya siswa Rungrote Wittaya School,” tuturnya.

Sebelum seminar dimulai, Muhammad Nur—telah memberikan materi dasar pidato di delapan kelas yang berbeda selama beberapa minggu sebelumnya.

“Setelah itu, saya memilih anak-anak yang memiliki kesungguhan dan minat yang kuat untuk mengikuti kegiatan pelatihan tambahan. Tujuan utama saya adalah memunculkan keberanian mereka dalam berbicara di depan umum. Karena keberanian bukanlah anugerah yang datang tiba-tiba, tetapi lahir karena dipupuk, dilatih, dan dibiasakan secara bertahap,” tambah Muhammad Nur.

Pada hari pertama, estimasi peserta sebanyak 50 santri putra mengikuti seminar, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pelatihan untuk santriwati juga diproyeksikan sebanyak 50 orang peserta dan pendaftar dari kalangan siswa lainnya.

“Menurut kami, kegiatan ini diharapkan menjadi inkubasi ningkatin pemahaman budaya dan agama, peluang pendidikan dan karir, peningkatan keterampilan komunikasi, termasuk menurut saya itu kemampuan dan peningkatan kepercayaan diri, peluang jaringan, termasuk interaksi dan akses ke masyarakat lokal baik bagi kami sebagai manusia Indonesia, maupun porsi besarnya untuk adik-adik kita dan peserta program yang berasal dari Negeri Gajah Putih.” Jelas Nur.

Sehingga, menurutnya akan ada banyak siswa dan siswi asal Thailand yang mendaftar dan belajar dalam program tersebut. Selain juga terjadinya pertukaran, dan pemahaman budaya yang beragam antar Indonesia dan Thailand melalui kegiatan yang diinisiasi oleh Nur tersebut.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan bahasa, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi mahasiswa UIN Malang di kancah internasional melalui program I-SMASH.

Kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari siswa, salah satunya, Sakeef. Sakeef, siswa Thailand tersebut mengungkapkan kegembiraannya setelah mengikuti pelatihan.

“Perasaan saya setelah belajar pidato, saya sangat gembira dan semakin mencintai bahasa. Saya juga sudah memahami apa itu pidato,” ucap Sakeef, dalam bahasa Thailand yang telah diterjemahkan atas keterangannya.

Neo-Orientalism

By

Since the publication of Edward Said’s seminal work Orientalism (1978), the concept of Orientalism has remained central in discussions about the West’s representations of the East. Orientalism refers to the constructed, often patronising depiction of Eastern societies as static, exotic, backward, and inferior to the rational, progressive West. However, with the evolution of global power dynamics, especially in the post-Cold War and post-9/11 era, a reconfiguration of these orientalist frameworks has emerged. This development is often referred to as neo-Orientalism. This essay explores the nature, characteristics, and implications of neo-Orientalism, highlighting how it differs from classical Orientalism and how it continues to shape Western knowledge, policy, and culture in the 21st century.

Defining Neo-Orientalism

Neo-Orientalism refers to the contemporary reproduction of orientalist narratives in a new geopolitical and media landscape. While classical Orientalism operated largely through colonial discourses and academic institutions, neo-Orientalism finds expression in mass media, pop culture, think tanks, humanitarian discourse, and global security paradigms. It continues to essentialise the East—particularly the Islamic world—but often under the guise of liberal values such as democracy, women’s rights, secularism, and human rights.

Importantly, neo-Orientalism is not merely a repetition of older tropes; it adapts to contemporary anxieties and global shifts. After the fall of the Soviet Union, Islam replaced communism as the West’s primary ideological “Other”. The events of 9/11 and the subsequent “War on Terror” further intensified neo-orientalist narratives, casting Muslim societies as inherently violent, irrational, and in need of Western intervention or reform.

Key Features of Neo-Orientalism

  1. Secular-Liberal Framing: Neo-Orientalist discourses are often couched in the language of liberalism. Instead of overt colonial rhetoric, they promote a “civilising mission” through democracy promotion, gender rights, and liberal education. For example, the occupation of Afghanistan was frequently justified in Western media as a campaign to liberate Afghan women, ignoring the broader context of foreign occupation and local agency.
  2. Internalisation by Native Informants: One of the striking features of neo-Orientalism is its reliance on native voices who confirm Western views about their own societies. These “native informants”—intellectuals, activists, or exiles—are often celebrated for criticising their home cultures but rarely afforded space to critique Western imperialism. This strategy lends legitimacy to neo-orientalist narratives and obscures the power imbalance in the production of knowledge.
  3. Hyper-visibility of Islam: While classical Orientalism focused on a broader range of Asian and Middle Eastern cultures, neo-Orientalism is primarily concerned with Islam and Muslims. Muslims are scrutinised as potential threats, whether through discourses on terrorism, Sharia law, or the “clash of civilisations”. This often manifests in securitisation, surveillance, and policies targeting Muslim populations, both abroad and within Western societies.
  4. Technological and Cultural Domination: Neo-Orientalism is disseminated through globalised media—Hollywood, news outlets, streaming platforms, and social media—which shape public perceptions. Films and TV shows often depict Muslim-majority countries as dangerous, chaotic, or oppressive, while Western characters play the role of saviours or reformers.

Differences from Classical Orientalism

Whereas classical Orientalism was a product of colonialism and imperial conquest, neo-Orientalism operates in a post-colonial and often neoliberal context. It no longer requires direct rule to assert cultural dominance; rather, it thrives on soft power, discursive control, and economic influence. Furthermore, while classical Orientalism often portrayed the East as alluring and mysterious, neo-Orientalism frequently depicts it as threatening and in need of containment or transformation.

Implications and Critiques

The persistence of neo-Orientalism has serious implications for international relations, immigration policy, and inter-cultural dialogue. It reinforces stereotypes, justifies foreign interventions, and stifles genuine engagement with non-Western epistemologies. Moreover, it impedes efforts to build solidarities across global communities by framing the East/West divide as ontological rather than political.

Critics of neo-Orientalism argue that it masks Western hegemony behind a veneer of liberal concern. For instance, Lila Abu-Lughod questions whether the language of “saving Muslim women” serves more to satisfy Western self-image than to empower the women themselves. Similarly, Hamid Dabashi critiques the role of native informants in sustaining empire through culturally coded compliance.

Conclusion

Neo-Orientalism is a subtle yet pervasive force in today’s global order. While it differs in form and context from its classical predecessor, its core function remains: to maintain a hierarchy between the West and the non-West through representational power. Understanding and challenging neo-Orientalism is essential not only for deconstructing harmful stereotypes but also for envisioning a more equitable and pluralistic global discourse. It requires a critical awareness of how knowledge is produced, who produces it, and in whose interest it circulates.

Golongan-Neo-Orientalis-di-MalaysiaDownload

Alip Moose: “Beginilah Bila Bercakap Tak Tahu Apa-Apa”

By

Seorang pengguna media sosial yang menggunakan nama Alip Moose telah berkongsikan di media sosial perihal rasa tidak puas hatinya berkenaan dengan sebuah artikel yang ditulis oleh Syed Ahmad Fathi bertajuk “Peranan Satira Dalam Memahami Politik di Malaysia” yang tersiar dalam Zine Dari Johor. Artikel ini merupakan ulasan kepada buku yang ditulis oleh wartawan veteran Malaysia, saudara Wan Hamidi yang bertajuk Harapan Sang Pesimis. Alip Moose menulis:

Beginilah bila bercakap tak tahu apa-apa, tapi nak kata diri sudah serba tahu. Entah macam mana sebenarnya mereka berdua ini memahami DIAMAT & Kapital sebaiknya. Tapi tak hairan kalau seorang itu masuk parti DAP, seorang lagi lalang. ????
Membaca Zine Dari Johor, #01, 2025. Redo

Alip Moose, 20 Mac 2025.

Tulisan ini menunjukkan bahawa Alip Moose lebih mahir dalam memahami idea-idea Karl Marx seperti dialectic materialism (yang disingkatkan sebagai ‘diamat’) dan juga idea Marx dalam bukunya Kapital. Bagi beliau, tindakan Wan Hamidi bersama dengan Parti DAP dan Syed Ahmad Fathi yang bersifat ‘lalang’ menunjukkan mereka tidak memahami idea yang dibincangkan. Gelaran ‘lalang’ ini merupakan reference kepada buku yang ditulis oleh Syed Ahmad Fathi bertajuk Lalang di Lautan Ideologi. Bagi menguatkan hujahnya, Alip Moose telah menambah sebuah emoji bersama love bagi menunjukkan komen yang dibuat dilakukan dengan tenang dan cool.

Alip Moose juga berkongsikan sebuah paparan gambar cebisan tulisan Syed Ahmad Fathi dalam perkongsiannya. Walau pun tidak disebutkan secara jelas bahagian mana yang tidak dipersetujuinya, ini dapat ditelah dari cebisan penulisan yang dikongsikan. Dalam cebisan tersebut, Syed Ahmad Fathi bersetuju dengan kritikan Wan Hamidi yang menyatakan gerakan kiri hari ini sudah menjadi caca merba kerana percampuran ideologi wokism, politik alam sekitar, politik identiti, politik bilik tidur, dan intersectionality. Percampuran ini menyebabkan ia telah lari dari idea politik kiri asal yang memperjuangkan hak pekerja dan petani.

Perenggan ZDJ yang dikongsikan oleh Alip Moose pada 20 Mac 2025.

Sebelum ini, Alip Moose pernah bertukar-tukar kritikan dengan Syed Ahmad Fathi dalam soal cancel culture. Walau pun pada peringkat awal beliau cuba mempertahankan cancel culture, namun akhirnya Alip Moose mengakui bahawa “cancel culture adalah toksik”. Debat perihal cancel culture ini direkodkan dalam Zine Dari Johor Bil. 07 pada tahun 2022.

Komen Alip Moose yang mengkritik Syed Ahmad Fathi dan Wan Hamidi ini walau bagaimanapun tidak dipersetujui oleh pengguna media sosial lain. Sebuah komen telah ditulis di sebuah hantaran oleh Syed Ahmad Fathi di Facebook oleh seorang pengguna media sosial dari Austria, Jefry Musa, beliau menulis:

Hg lalang ka, sampah ka, hg ada buku. Tulis buku bukan senang. Cuba tanya mamat ni pulak sepanjang dia hidup dia buat apa? Kalau hg dia kata lalang, mamat ni tak lebih dari debu, ada menyemak, takdak nyaman.

Jefry Musa, 22 Mac 2025.

– Artikel tamat/ The Independent Insight.

SIBF 2024: Forum Cakna Sejarah

By

Sempena Selangor International Book Fair (SIBF) 2024, akan berlangsung “Forum Cakna Sejarah” anjuran bersama Penerbitan Cakna dengan rakan kerjasama dari Pelita Dhihin di Piano Lounge, Pusat Konvensyen Setia City 2, Shah Alam. Forum ini akan berlangsung pada 30 November 2024 bermula 5 petang hingga 6 petang.

Forum ini akan menampilkan Firdaus Zainal, penulis buku Kejatuhan Kuasa Politik Melayu yang juga merupakan Ketua Editor Cakna selaku moderator. Saudara Nomy Nozwir, penulis buku Sunda: Pemberontakan Gelanggayu sebagai penelis pertama dan saudara Syed Ahmad Fathi, penulis buku Homo Historikus: Perkembangan Kesedaran Sejarah di Malaysia sebagai panelis kedua. Selain forum, penampilan istimewa saudara Affan Yunus turut akan berlangsung. Beliau akan mendendangkan Syair Sunda.

Semua sidang pembaca dijemput hadir!

Trump’s Assassination Attempt, His Win, and Political Fanaticism: The Loss of Rationality over Blind Feelings

By

By: Muhammad Nur

Fanaticism in political contestation often triggers irrational actions that are detrimental, not only to oneself but also to those around them. When people are caught up in political fanaticism, they tend to put personal interests and loyalty to candidates or political parties above human values and logic. This fanaticism creates a situation where dissent is no longer considered a natural and healthy thing in a democracy, but rather a threat that must be reduced. At least, supposed to be decreased or eliminated.


Cases of violence due to political fanaticism are still common in Indonesia. Some time ago, during the 2024 Presidential Election, we witnessed how differences in political choices caused various adverse incidents. In Madura, there were physical clashes between supporters that led to violence. In Batam, household and family violence (KDRT) is reported to occur due to disputes related to political support, not to mention all cases that have been happening about blind fanatism. There is also a more shocking case, where a child abuses his parents simply because of a difference in the choice of Indonesian presidential candidates. Then, the Mayor of Chilpancingo, Mexico was beheaded and killed after only 6 days in office. Not only that but the country that become the center of the country’s democracy, America. Even one of his presidential candidates, Donald Trump, who has now been elected president of the United States, was shot while giving a campaign speech in one of the states; Pennsylvania. This phenomenon shows how dangerous political fanaticism can be, which can trigger conflicts even within the family.

Currently, Indonesia is preparing for the simultaneous regional elections that will be held in various regions. The bad experience during the 2024 presidential election should be a lesson for all of us not to repeat the same mistakes. We must realize that political fanaticism will only exacerbate divisions in society. A fanatical attitude that considers its choice to be the most correct and rejects other views vehemently is a real threat to the unity and harmony of the nation.


In ideal politics, differences of opinion are natural and even necessary to form comprehensive and inclusive policies. Democracy should be a space to discuss, exchange ideas, and find the best solutions to benefit society as a whole. Without different views, there will never be innovations or new solutions. Therefore, openness and tolerance towards different views are important foundations for a healthy political life.

However, political fanaticism erodes that foundation. Fanatical supporters tend to refuse to listen to dissenting views and only believe information that supports their beliefs. They are trapped in an echo chamber, where they only hear opinions that align with their own beliefs. As a result, they can no longer think critically or objectively and are more easily manipulated by fake news or propaganda spread by parties who want to divide society.


In the upcoming simultaneous regional elections, we must be wiser in responding to political dynamics. Political fanaticism not only damages social and family relationships but also creates sharp polarization in society. Irresponsible political elites often exploit this situation to ignite the masses’ emotions for their political gain. They use the fanaticism of their supporters to mobilize public opinion, without thinking about the long-term impact on national unity.


The solution to overcoming bigotry in politics is to educate people about the importance of respecting different opinions and the ability to think critically. Good political education will help people understand that politics is not about winning or losing but about achieving a common good. It should also emphasize the importance of verifying information before accepting or disseminating it, to minimize the spread of hoaxes and damaging provocations.


Mass media and digital platforms also have a big role in promoting healthy political narrations. The media should be a source of balanced information, provide space for various points of view, and educate the public not to be easily provoked by sensationalist news that can be divisive. Political leaders are also expected to be role models in dealing with differences, promoting healthy dialogue, and reducing conflict rather than provoking it.


The 2024 presidential election should be an important lesson for all of us. Let us make the upcoming simultaneous regional elections a momentum to improve ourselves and prove that democracy in Indonesia is still strong and mature. We can make this political event a means to strengthen national unity, not the other way around. Instead of getting caught up in blind fanaticism, let’s use this opportunity to elect leaders who truly have integrity, a clear vision, and a commitment to bring positive change for all Indonesians.


Fanaticism in political contestation is foolish, driven by emotion because it puts blind loyalty above the greater interests of the nation. True democracy can only grow in a soil fertile with dissent, healthy dialogue, and an awareness that the strength of a nation lies in its ability to value diversity. We all have a responsibility to make politics a tool to advance civilization, not a source of division and hostility.

Muhammad Nur is a student of Arabic Language and Literature at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. He can be contacted via email at muhammad.nur.perum@gmail.com.

Trumps-Assassination-Attempt-His-Win-and-Political-FanaticismDownload

Strengthen the BDS Movement: ASEAN Youth Gather in Conference

By

As already know, Palestinian people are still facing the genocidal war conducted by Israel Zionists for the last year. There are many efforts launched by international organizations such as the United Nation and International Court Justice to stop this tragedy, but it is always end in failure. And even worse the Israeli government try to escalate the war by attacking Lebanon.

The Palestinian dream of being free and having normal life is still far away, particularly for Gaza City. The death toll because of this war has already surpassed 40.000 citizens, including babies, children, elderly and innocent civilians, and apparently will not stop soon.

As a response to that situation, ASEAN Youth in Cooperation with Hidayatullah Youth of East Java and the Islamic College of Luqman al-Hakim Surabaya (STAIL) initiated a small conference to find out the way to contribute to Palestinian freedom. The forum which took place on Zoom meeting with the topic ‘The BDS Movement for Palestine Freedom’ was attended by delegations from 4 countries in Southeast Asia, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, and Cambodia on Saturday, 9th November 2024.

The organizing committee, Basitul Yadain said in his opening speech that this event aims to connect the youth in ASEAN and to extend support for Palestine’s freedom.

“We are from Hidayatullah Youth of East Java want to say big appreciation to every participant of each country for gathering here and I hope we can strengthen our bond for the freedom of Palestine.”

Meanwhile, the representative of Philipine Youth (Bangsamoro), Sufly Abbas encouraged the youth of ASEAN to stand for Palestine’s freedom even though with small actions such as Boycotting Israel Affiliated Companies.

“I know it is hard for us as a student to continue advocating this movement, but that kind of little thing can promote of the struggle of Palestinians.” He said.

Fahzy, a Cambodian Youth representative, Syed Ahmad Fathi, as a Malaysian Youth representative and Muhammad Faruq, an Indonesian Youth representative share the same spirit. For them, it is very important to stand with Palestine since many media try to distort the facts and report bias about Palestine. Also, since there is no power in the world that can stop the war, the youth of ASEAN should speak louder and mobilize the people to join the BDS movement as one the the ways to weaken Israel Zionists.

Guru Gembul versus Ustadz Nuruddin: Pentingnya Berbicara Sesuai Kapasitas

By

Oleh: Muhammad Nur

Baru-baru ini, dunia maya digemparkan oleh sosok Guru Gembul, seorang guru mata pelajaran PKN dan sejarah di salah satu sekolah di Bandung, yang menjadi viral di media sosial terutama karena konten-kontennya di platform YouTube. Guru Gembul ini dikenal aktif berbicara tentang berbagai topik yang sangat luas mulai dari ilmu agama, sejarah, sains, hingga filsafat. Meski topik-topik tersebut memiliki cakupan yang kompleks dan mendalam, Guru Gembul kerap kali mengangkatnya dengan cara yang terkesan asal-asalan dan tanpa dukungan referensi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ia sebenarnya berbicara di luar kapasitasnya sebagai seorang guru PKN dan sejarah?

Pada tahun 2023, Guru Gembul menuai kontroversi setelah mengkritik pendidikan di Indonesia dalam gelar wicara di BTV. Lima aktivis pendidikan melayangkan somasi karena menilai kritiknya terhadap kompetensi guru melecehkan profesi tersebut. Guru Gembul kemudian mengklarifikasi bahwa kritiknya ditujukan pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), bukan pada individu guru. Masalah ini akhirnya diselesaikan dengan damai. Di tahun 2024, Guru Gembul kembali memicu kontroversi dengan menyatakan bahwa sistem indrawi manusia tidak layak menjadi sumber informasi terpercaya. Pernyataan ini ditanggapi oleh Abdul Muin Banyal, yang menegaskan bahwa meski indra manusia terbatas, keterbatasan ini justru mendorong inovasi dalam menciptakan alat bantu untuk memperluas kemampuan indra, yang tetap mengandalkan observasi manusia. Bukan berarti indra manusia tidak dapat dijadikan sumber informasi

Belakangan ini, Guru Gembul juga terlibat dalam kontroversi dengan beberapa habib atau habaib terkait masalah nasab Ba’alawi—sebuah topik yang cukup sensitif dalam diskursus Islam. Kemudian baru-baru ini, dalam pernyataannya, Guru Gembul menantang publik dengan argumen bahwa akidah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tantangan ini mendapat tanggapan dari Ustadz Nuruddin, seorang tokoh yang memiliki latar belakang ilmu agama yang mumpuni. Ustadz Nuruddin akhirnya mengundang Guru Gembul untuk berdebat secara langsung mengenai topik yang dia lontarkan.

Namun, ketika debat antara keduanya berlangsung, Guru Gembul tampak tidak siap menghadapi hujan referensi dan dalil yang dibawakan oleh Ustadz Nuruddin. Alih-alih merespons dengan argumen yang terstruktur dan berbasis ilmu, Guru Gembul lebih banyak membahas hal-hal di luar topik debat, mengalihkan pembicaraan, dan bahkan tidak menghormati moderator yang bertugas menjaga kelancaran diskusi. Gaya berbicaranya yang terkesan asal, tanpa dasar yang kuat, serta kurangnya referensi ilmiah yang mendukung pernyataannya, semakin memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai topik yang sedang dibahas.

Debat ini menjadi contoh yang jelas tentang pentingnya berbicara sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki. Guru Gembul, dengan latar belakang sebagai seorang guru PKN dan sejarah, tentunya memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Namun, ketika ia mencoba membahas topik yang berada di luar bidang keahliannya, seperti akidah dan nasab dalam Islam, tanpa dasar ilmu yang kuat atau referensi yang memadai, hasilnya adalah pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inilah yang menyebabkan perdebatan tersebut menjadi tidak produktif dan tidak menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat.

Peran seorang guru atau pendidik seharusnya menjadi teladan dalam berbicara dan berargumen berdasarkan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, Guru Gembul tidak hanya mengabaikan hal ini tetapi juga cenderung memaksakan opininya tanpa memberikan ruang untuk dialog yang sehat dan ilmiah. Sebaliknya, Ustadz Nuruddin dalam perdebatan tersebut tetap berpegang pada data, referensi, dan argumen yang logis, meskipun upayanya untuk menjelaskan sering kali terganggu oleh respons yang tidak relevan dari lawan debatnya.

Kontroversi ini menggarisbawahi pentingnya bagi setiap individu untuk berbicara sesuai dengan kapasitasnya, terutama ketika mengangkat topik yang berhubungan dengan ilmu agama atau hal-hal yang memerlukan pemahaman mendalam dan kajian yang serius. Dalam dunia akademis maupun kehidupan sehari-hari, adalah hal yang bijak untuk mengakui keterbatasan diri dan menyerahkan pembahasan topik-topik tertentu kepada mereka yang benar-benar ahli di bidangnya.

Berbicara tanpa kapasitas yang memadai tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menyesatkan orang lain yang mungkin mempercayai informasi yang disampaikan. Ketika seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi menyampaikan argumen yang tidak didasari ilmu atau referensi yang tepat, dampaknya bisa memicu kebingungan bahkan kesalahpahaman di kalangan publik.

Oleh karena itu, permasalahan ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi kita semua tentang pentingnya berbicara sesuai dengan kapasitas kita. Menghargai ilmu pengetahuan, bersedia belajar dari orang-orang yang lebih ahli, serta selalu mencari referensi yang tepat adalah kunci untuk memastikan diskusi atau perdebatan yang sehat dan produktif. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk tidak terjebak dalam fanatisme opinional tanpa dasar dan selalu berusaha untuk berbicara dengan landasan yang kokoh.

Tentang Penulis

Muhammad Nur merupakan seorang mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Motivasi utama beliau dalam menulis adalah untuk memberikan manfaat, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Beliau percaya bahwa tulisan memiliki kekuatan untuk menyebarkan ilmu, menggugah pemikiran, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dengan semangat ini, beliau berusaha menjadikan setiap karya beliau sebagai kontribusi yang berarti, baik dalam ranah akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar Kebangsaan Sejarah Sosioekonomi Malaysia (SKSSM 2024)

By

Seminar Kebangsaan Sejarah Sosioekonomi Malaysia (SKSSM) 2024 akan diadakan secara dalam talian pada 9-10 Julai 2024. Seminar kali ini membawakan Prof. Madya Dr. Nazarudin Zainun yang akan membentangkan ucaptama bertajuk “Sejarah Sosioekonomi dan Ilmu Bantunya: Antara Faham dan Salah Faham”. Selain itu seminar kali ini turut membawakan Madam Khoo Salma yang akan memberikan ucaptama bertajuk “Penang Port, Cosmopolitan History”. Seminar ini membawakan pelbagai pengkaji yang akan membentangkan tajuk seputar dasar kolonial British, perburuhan, ekonomi, warisan negara, hubungan luar Malaysia, dan pelbagai topik menarik lagi. Bagi mereka yang berminat mengikuti seminar ini bolehlah merujuk kepada buku program di bawah untuk pautan seminar.

Buku-Program-Seminar-Kebangsaan-Sejarah-Sosioekonomi-Malaysia-1874-1990-SKSSM-2024Download

Any external presence in Gaza to be considered occupying force: Hamas

By

The Alliance of Palestinian Resistance factions denounced on Saturday the Israeli proposal that suggests foreign Arab forces should govern the Gaza Strip, warning that such proposals aim to trap Aab countries in serving “Israel’s” agendas in Gaza, amid its drastic failure on the battlefield.

The factions also warned, in a statement in Damascus, of the dangers of complying with such proposals, affirming that they embody “a new Zionist trap and lie” that the United States and “Israel” try to impose to shift their defeat in Gaza.

“Turning to certain Arab countries for help, it [Israel], together with the US, seeks to avoid the horrible defeat they have suffered… to get the occupation army out of the huge moor it finds itself trapped in the Gaza Strip,” the statement read.

They also stressed that the Palestinian people can choose their own leadership to govern the Strip to maintain its national sovereignty and foil all Israeli-American plots to undermine its independence. The proposal, according to the Resistance actions, was put forward by Israeli Security Minister Yoav Gallant before Antony Blinken, Jake Sullivan, and Lloyd Austin.

Moreover, Arab nations must beware of getting caught in the “Zionist trap”, according to the factions’ alliance, through the promotion or support of Israeli-American plots.

Hamas also issued a statement by the Supreme Follow-up Committee of the Palestinian National and Islamic Forces stressing that the occupation leaders’ talks regarding the formation of an international or Arab force for the Gaza Strip are “a delusion and a mirage,” stressing that any “force entering the Gaza Strip is rejected, unacceptable, and would be considered an occupying force, which we will deal with accordingly.”

The Resistance movement also appreciated the Arab nations’ refusal and rejection of the Israeli proposal, vowing that governing the Palestinian reality is purely an internal national affair that does not allow any force’s intervention. All attempts, according to Hamas, to instate alternative authorities that do not consider the Palestinian people’s will, “will die before its birth” and will not succeed.

Hamas also addressed the United States and its president, Joe Biden, condemning his intention to send new shipments of weapons, including missiles and warplanes, to the criminal zionist entity, which confirms the full partnership of this administration in the brutal war of extermination waged by the Nazi-zionist occupation against our Palestinian people in the Gaza Strip.

“The insistence of Biden’s administration on its biased position and its unlimited political and military support for the occupation and its fascist policies, which seek to exterminate our people and displace them from their land, confirms the lie of the American positions regarding the humanitarian situation in the Gaza Strip, and the catastrophe caused by the American-backed zionist killing machine,” the statement read.

Hamas added that the ideas it proposes to protect civilians are aimed at misleading and covering up the ongoing crimes of the occupation against our people in the Gaza Strip. The movement called on the international community and the United Nations to impose a complete ban on the supply of weapons to the criminal zionist entity, and to take steps to stop the aggression, leading to holding the occupation and its leaders accountable for the violations and crimes against humanity they have committed.

Source: Al Mayadeen

Royalti petroleum: Kenapa Terengganu baru sekarang ‘bising’?

By

KUALA TERENGGANU: Selepas kemunculan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr Ahmad Samsuri Mokhtar dalam audiosiar Keluar Sekejap semalam (13 Mac) dan beriltizam akan mempertahankan hak rakyat Terengganu berkenaan Royalti/Dana Khas yang tidak diterima daripada Kerajaan Madani, muncul pula komen yang tidak menyenangkan.

Dalam kenyataannya pada hari ini (14 Mac), PAS Terengganu yang merujuk kepada paparan Facebook@Khairul Azri berkata, “Terbaca ada orang tinggalkan komentar kenapa kerajaan negeri Terengganu sebelum ini tak ‘bising’ perihal (tentang) royalti (wang ehsan/Dana Khas) ketika sebahagian daripada mereka menjadi daripada kerajaan pusat selama 33 bulan dahulu.”

“Tak pasti yang tinggalkan komen itu memang tidak tahu atau buat-buat tak tahu yang tidak ada keperluan untuk kerajaan negeri Terengganu ‘bising’ pun kalau mereka memang telah dapat Dana Khas berkenaan.”

“Tak percaya cuba semak Laporan Ketua Audit Negara – Penyata Kewangan Negeri Terengganu – Penyumbang Hasil Utama Kerajaan Negeri Terangganu dari tahun ke tahun,” katanya sambil memaparkan senarai berikut:-

Zaman Najib Barisan Nasional (BN):

2009 – RM1.21 bilion

2010 – RM1.6 bilion

2011 – RM1.95 bilion

2012 – RM2.345 bilion

2013 – RM2.34 bilion

2014 – RM2.22 bilion

2015 – RM1.55 Bilion

2016 – RM1.05 bilion

2017 – RM1.44 bilion

2018 – RM1.15 bilion

Zaman Mahathir Pakatan Harapan (PH):

2018 – RM1.15 bilion

2019 – RM1.7 bilion

Zaman Muhyiddin Pakatan Nasional (PN):

2020 PN dpt RM1.03 bilion

Zaman Ismail Sabri BN-PN:

2021 – RM1.28 bilion

2022 – RM1.39 bilion

Zaman Anwar PH-BN (Madani)

2023 – RM510 juta (janji dalam Bajet 2023 oleh Ismail Sabri RM1.524 bilion)

Sehubungan itu, tambah kenyataan itu, “Maka jangan lah nak ‘spin’ 33 bulan tak bising atau kecoh pasal ‘royalti’ sebab memang dah dapat sejak 2009 lagi.

“Datuk Seri Najib Razak yang dipanggil ‘zalim’ boleh bagi (royalti), Tun Mahathir Mohamad yang kena tuduh sebagai ‘Firaun’ bagi (bagi balik akhirnya), Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kena ejek ‘bendera putih’ pun bagi, Datuk Seri Ismail Sabri yang kena panggil ‘penyu’ pun bagi.

“Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling kuat bercerita perihal kebajikan rakyat susah sangat nak bagi? Sedangkan masa tak berkuasa, Najib bagi RM2 Bilion lebih pun dia masih bising kata tak cukup. Paling beria perihal royalti Terengganu.

“Siap janji nak bagi sampai 20 peratus. Tapi bila dah dapat kuasa 500 juta saja, itu pun jenuh rayu,” ujar kenyataan itu.

Sumber: Harakahdaily