The Independent Insight

Giving truth a voice

Dalam Kekuasaan: Tak Jarang Yang Hilang Adalah Kemanusiaan

By

Oleh: Muhammad Syarif Hidayatullah, S.Hum.

Tarik-Menarik Kepentingan Pilpres terhadap Asas The Bangalore Principles.

Dalam esai ini saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi bagaimana mesin kekuasaan dalam bidang kepemimpinan itu selayaknya bekerja. Dengan berbagai analogi dan eksplanasi yang dibutuhkan, agar mata hati setiap kita kembali kepada kesadaran, keluasan hati, sehingga tercipta kemanusiaan. Sehingga keluasan hati tidak diartikan sebagai keluasan kemauan yang melampaui kepantasan.


Mengutip buku Sapta Karsa Hutama yang ditulis oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa “The Bangalore Principles” yang menetapkan prinsip independensi (independence), ketakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keaksamaan (competence and diligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) sebagai kode etik hakim konstitusi dan menurut saya prinsip Bangalore Principles ini mesti didawamkan kepada seluruh pejabat dan pemangku kekuasaan di bumi Inoensia ini. Beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara yang pantas dan tentu wajib dimiliki oleh seluruh pemimpin yang ada di setiap lembaga tanah air ini, baik pemerintah atau lembaga non-pemerintah.


Adalah bentuk kejumudan (kemunduran) ketika seorang yang diberi titipan kuasa untuk memegang dan menjalankan kekuasaan diberikan padanya namun sang pemimpin itu hanya memiliki satu atau dua saja kualitas diri selama dititipi menjadi pemimpin. Sebab, menjadi pemimpin adalah tugas terberat yang secara kontekstual dalam berbagai profesi dan situasinya menuntut kematangan psikologis, moral, sosial, dan intelektual, sekurang-kurangnya demikian.


Tidak bisa tidak, menuntut proses life-long learning, dan kepekaan. Sebagai contoh, dalam sebuah kerja organisasi atau perusahaan seorang pemimpin amat diharapkan tidak memakai kacamata kuda selama ia mengendalikan untuk memberikan perintah, isyarat saat situasi itu mesti butuh belokan, memperlambat kecepatan, meminta berhenti atau menginstruksikan agar menambah laju kecepatan kepada kuda organisasi atau kelompok. Nah, kualitas atau ciri-ciri yang disebutkan di awal tadi mesti bersenyawa ketika memegang tali kekang (horse riding rein) organisasi. Sebab, menjadi layak disebut pemimpin tidak sekadar hanya mempunyai sifat-sifat tertentu seperti karakteristik khas secara fisik, mental, dan kepribadian saja. Selanjutnya karakter sifat tadi sehingga dihubungkan dengan kesuksesan. Akan tetapi, melampaui itu pemimpin diharapkan memiliki pribadi-perilaku yang “mempengaruhi” sehingga diterapkan kepada pengikut serta memiliki kemampuan membaca situasi dan mendiagnostik perilaku manusia atau pengikutnya.


Tidak jarang begitu juga banyak jenis pemimpin seperti di dalam penelitian Pusat Riset dan Survei oleh Universitas Michigan yang berorientasi job-centered secara relatif kaku dan penuh tekanan hanya berfokus pada tugas yang ketat. Dibanding ketika pemimpin yang menerapkan employee-centered sebagai bentuk gaya perilaku seorang pemimpin yang berorientasi pada karyawan; cenderung memperhatikan pertumbuhan, kemajuan dan prestasi pengikut.


Begitu juga temuan dari Fleishman dari Ohio State University (mengutip jurnal Encep Syarifudin) yang meneliti perilaku pemimpin yang mampu membentuk struktur yaitu upaya menjelaskan seluruh cara kerja organisasi bagi pengikut, dan konsiderasi, yaitu mampu menerapkan atmosfir organisasi yang terbuka dan partisipatif bagi pengikut-pengikutnya.


Di dunia organisasi dan perusahaan tidak jarang ditemukan bahwa hampir sering nampak kepemimpinan yang cenderung hanya kepada job-centered yang dalam pendekatan terbaru mengenai penelitian kepemimpinan disebut sebagai gaya kepemimpinan transaksional. Sehingga kadang sukses mencapai program kerja organisasi namun meninggalkan ruang hampa, kering, dan ketidaknyamanan anggota sehingga tidak menutup kemungkinan organisasi akan menemukan “titik jenuh” hingga patah tiba-tiba menemui kemunduran, akhirnya berlanjut pada kegagalan.


Dalam penjelasan yang lain, pemimpin sering tanpa sadar terpaku untuk hanya membentuk dan mempertahankan struktur yang ada, namun kemudian sedikit menerapkan perilaku faktor employee-centered dan membentuk konsiderasi bagi atmosfir organisasi.


Adapun menerapkan faktor-faktor di atas dibutuhkan konsistensi dan kepekaan barak pimpinan, sehingga ruang-ruang partisipatif dan diskusi untuk memecahkan masalah bisa ditemukan bersama.


Karena di satu sisi, organisasi bukanlah teknologi mesin yang mati, namun di dalamnya ada entitas dan divisi makhluk hidup yang butuh dimanusiakan demi kemanusiaan, yang pada dasar dan akhirnya demi mencapai tujuan organisasi.


Itulah mengapa menjadi pemimpin tidak boleh untuk menghindari menyebut “tiada pernah sukses hanya dengan mencukupkan diri pada satu atau dua kemampuan sebagai kualitas saja”. Selain mesti wajib mampu mendiagnosa sifat peribadi dan perilaku diri sendiri, pengikut dan situasi yang tepat untuk diaplikasikan. Di sisi yang sama, karena di zaman era mega narasi disrupsi ini memungkinkan seluruh tatanan sistem kehidupan diberi kesempatan. Organisasi atau perusahaan awalnya kecil bisa maju mengalahkan organisasi yang telah mapan dan memiliki nama besar. Disebabkan teknologi dan informasi menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat industri seperti saat ini. Manusia dituntut menjadi semakin cepat dan efisien, kadang menyembelih kemanusiaan demi alasan untuk merealisasikan kecepatan dan efisiensi tadi.


Kekuasaan kemudian menemui titik persaingan di depan gelanggang kecepatan. Ketika seseorang sedang semangat dan ambisius tanpa jeda berlari maraton di medan laga, tidak jarang ia akan lupa kepada batasan, dan kawannya, apalagi kepada orang-orang yang dianggap lawan. Di situlah, kekuasaan menawarkan kenyamanan dan ke-melarut-an tiada henti, hingga sebenarnya kita sadar bahwa apa yang sedang kita cari tak lebih membentuk menjadi lingkaran; mencari untuk mencari. Menemukan kebenaran tak lebih penting dibanding mencari kebenaran. Perjalanan tiada henti, yang ada hanya letih dan dahaga kekeringan, dan kekasaran pada jiwa. Ketika kita hanya mendapatkan kepuasan fisikal-ragawi. Tidak terpenuhi dua-duanya.


Olehnya kepemimpinan adalah suatu proses. Tidak pakem dan tetap dalam pendekatan dan metodenya untuk semua situasi, setiap zaman akan membutuhkan pendekatan demi pendekatan lainnya sendiri yang sesuai dan tepat bagi konteksnya, terlebih dahulu pemimpinnya memiliki kapasitas dan kapabilitas kematangan psikologis, moral-spiritual, emosional, memiliki kepekaan sosial dan tak lupa mempunyai intelektual, untuk menyebutnya dalam istilah lain sebagai pemimpin transformasional. Seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki dirinya sendiri, namun mempertimbangkan juga memberikan stimulus intelektual kepada para pengikutnya. Tidak lupa, seorang pemimpin harus bisa melihat kepatutan, mana aspek-aspek yang sensitif dan jelas dilarang oleh undang-undang dan mana hal-hal yang jelas dan dilegitimasi oleh aturan juga undang-undang di tanah air ini.


Pilpres tinggal menghitung hari. Sedang tarik-menarik kepentingan dan buzzers setiap paslon kiat tajam nan terkadang di luar akal sehat yang patut. Saling curiga, saling salah menyalahkan, hingga saling lapor hingga mempidanakan satu sama lain. Padahal setiap calon pemimpin, biasanya adalah cermin rakyatnya dan lingkungannya. Jika pilpres nanti akhirnya menghasilkan penguasa yang cenderung hanya menguntungkan diri, kelompok bahkan keluarganya sendiri, maka kita jauh dari cita-cita bangsa ini untuk dapat menemukan penguasa yang bertubuh dan berpikiran Sapta Karsa Hutama. Media sosial dibanjiri, fakta dan emosi. Kita tidak bisa hanya mencari data dengan hanya melalui satu sumber tertentu, sebab sekarang ini ujaran kebencian dan tarik menarik kepentingan sedang berlangsung dengan tajam dan Nampak jelas. Maka, dalam pilpres kita mengharapkan terpilihnya seorang pemimpin yang dalam pahit walaupun merugikan dirinya sendiri, namun ia akan tetap terus mementingkan kepentingan jutaan rakyatnya sendiri.


Akhirnya, selalu saja di atas organisasi atau perusahaan, bahkan negara mesti selalu berdiri di atas asas kemanusiaan; tak boleh hilang atau sengaja tidak diberikan, apalagi pura-pura lupa agar dihilang-hilangkan, pun atau lupa diri setelah duduk di kursi kekuasaan yang hanya punya periode atau sementara saja.

Tentang Penulis

Muhammad Syarif Hidayatullah, S.Hum. merupakan penyair sehimpun opus puisi bertajuk “Secarik Rindu untuk Tuhan” (2019), Esais, lulusan Summa Cumlaude di jurusan Bahasa & Sastra Inggris, UIN Alauddin Makassar. Beliau juga adalah Direktur Eksekutif @salajapustaka Institute.

Breaking Silence: Gaza Strips Race Against Genocide

By

Oleh: Mansurni Abadi

Stand on the battlefront of your dream and fight for it.

Mahmoud Darwish


Lets talk about Gaza, again and again. Over the past decade, Gaza’s socioeconomic situation has been declining due to Israel’s blockade, which severely restricts market access and movement. This has led to a population dependent on international assistance, resulting in impoverishment and de-development of a skilled society.


It is clear that the people of Gaza, who live in the world’s largest open-air prison, have the right to break free from the apartheid government during the 7 October uprising. This is true no matter what their plan is. So far, the water supply in Gaza has been poisoned, their economy has been strangled, and they are regularly bombed. For the Palestinian people, war is something they live with every day.


The Palestinian people have demonstrated their resilience against a brutal occupation system aiming for ethnic cleansing and displacement. Israeli bombings have destroyed residential buildings, markets, journalistic offices, hospitals, and UN facilities, resulting in hundreds of Palestinian civilian deaths, many of which are children.
Israel continues its plan of destruction, aiming to terrorize the civilian population. A total siege on Gaza has been announced, resulting in no electricity, food, water, or fuel. This is part of a broader strategic plan carried out by the Zionist occupying force for over 75 years, including settler-colonialism, apartheid, and denying the right of return to the Palestinian diaspora.


For those of us who stand in solidarity with Palestine, it is crucial to counter the unilateral narrative that the press, western media, and western governments are disseminating, which delegitimizes the Palestinian struggle and makes them complicit in the massacre of civilians perpetuated by the Israeli government.


The conflict between Israel and the Palestinians is referred to as ubi maior minor cessat, meaning “where there is the greater, the lesser decays” or “in the presence of those with more power, those with less lose their relevance.” The Zionist State of Israel is the oppressor, while the Palestinian people are the oppressed. The Israeli military has advanced technology, while the Palestinians use simple weapons to protect themselves. Since the Nakba massacre in 1948, Palestinian land has been taken away through illegal settlements, abuse, violence, military repression, and destruction of homes and land.

We also need to remember, Israel’s military industrial complex uses Palestinian territories as a testing ground for weaponry and surveillance technology, which they export to despots and democracies worldwide. For over 50 years, the occupation of the West Bank and Gaza has provided the Israeli state with valuable experience in controlling the Palestinian population. Antony Loewenstein, author of Disaster Capitalism, uncovers this hidden world through secret documents, interviews, and on-the-ground reporting. Palestine has become the perfect laboratory for the Israeli military-techno complex, involving surveillance, home demolitions, indefinite incarceration, and brutality. Israel has become a global leader in spying technology and defense hardware, fueling the world’s most brutal conflicts. As ethno-nationalism grows in the 21st century, Israel has built the ultimate model for such conflicts.

The urgent genocidal situation in Palestine requires global solidarity to restrain the Israeli war machine. Immediate action is needed to prevent the arming of the Israeli state and companies involved in the blockade’s infrastructure, regardless of location. Because now, the next day, or in future, the Palestinians are racing against genocide.

Kultura Podcast EP#42 : Menziarahi masyarakat orang asli RPS Air Banun

By

Pada minggu lepas, kami di Kultura Podcast berkesempatan untuk turut serta di sebuah program yang dianjurkan oleh pihak NGO HALUAN di perkampungan orang asli Air Banun, Gerik, Perak. Pada episod kali ini, kami akan mengupas tentang pengalaman kami dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat orang asli di sana. 

Kultura Podcast#41 – Kopitalk Edisi 3.0

By

Pada Kopitalk kali ini, kami akan mengupas beberapa perkara yang sering dimuat naik di media sosial sejak kebelakangan ini seperti berita rampasan jam LGBT oleh pihak KDN, isu mahkamah berkenaan larangan penggunaan kalimah Allah, pengalaman menghadiri mesyuarat PIBG dan budaya kerja generasi Z.

Kultura Podcast #40 : Caruman KWSP 20%

By

Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah mengeluarkan sebuah cadangan untuk menaikkan peratusan caruman majikan dari 12% dan 13% ke 20%. Walaupun cadangan ini masih diperingkat awal, namun beberapa pihak yang membawa suara majikan telah tampil memberikan pendapat mereka.

Pada episod kali ini, kami akan membincangkan cadangan baharu ini dari pelbagai sudut pandang yang berbeza dan sekali gus membandingkan sistem pencen yang terdapat di Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain.

Kultura Podcast #39: Boabdil – Kisah tragis Sultan Nasrid yang terakhir di Sepanyol

By

Abu Abdallah Muhammad XII atau dikenali sebagai Boaabdil dari kaca mata sejarawan Eropah, merupakan sultan terakhir dari Bani Nasr yang suatu ketika dahulu pernah memegang tampuk pemerintahan empayar Islam di Granada, Sepanyol. Namanya sering dimuatkan dalam teks-teks sejarah sebagai seorang pemimpin yang lemah dan pengecut, sehingga menyebabkan kerajaan Islam tidak lagi bertapak di Iberia selepas jatuh ke tangan Monarki Katolik Sepanyol

Pada episod kali ini, kami akan merungkai dan membincangkan sudut pandang kami terhadap Boabdil dan keadaan Sepanyol dibawah pemerintahan Ferdinand II.

Kultura Podcast #38 – Kelemahan sistem pembelajaran di Rusia dan industri maritim Malaysia

By

Episod yang kami siarkan minggu lalu telah mengundang pelbagai persepsi dari banyak pihak. Kami di Kultura Podcast akan sentiasa meraikan perbezaan pendapat dan buah fikiran. Kami percaya setiap perbezaan itu jika dilihat dengan minda yang terbuka dan dari perspektif yang berbeza, kita akan sentiasa belajar sesuatu.

Untuk berlaku adil, pada episod kali ini, Kultura Podcast telah menjemput salah seorang profesional didalam bidang Maritim di Malaysia dan beliau juga merupakan salah seorang graduan kejuruteraan dari Rusia.

Kultura Podcast #37 – Belajar di Rusia merapu dan mengundang penyesalan?

By

Beberapa hari lepas, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mengumumkan bahawa  kerajaan Rusia bersedia untuk menawarkan biasiswa kepada mahasiswa Malaysia yang layak untuk menyambung pengajian di negara itu. Namun terdapat segelintir sentimen negatif yang tular di media sosial tentang program pembelajaran ini.

Sebagai graduan dari Rusia, kami ingin mengambil kesempatan pada episod kali ini untuk berkongsi pandangan tentang sistem pembelajaran di Rusia dan pengalaman kami sebagai mahasiswa di sana.

Euforia Masyarakat Indonesia Di Malaysia Keatas Kedatangan Jokowi

By

Oleh: Mansurni Abadi

Kuala Lumpur – Sambutan meriah ke atas kunjungan kerja sekaligus balasan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenali Jokowi dan beberapa menteri dari kabinet Indonesia bersatu jilid 2 pada tanggal 7 – 8 Jun 2023 di Malaysia tentu sahaja memunculkan euphoria yang menjadi viral di seluruh Malaysia dan Indonesia. Apatah lagi di hari kedua kunjungannya, presiden Joko Widodo melakukan blusukan atau meredah kawasan pasar basah di Chow Kit bersama perdana menteri YAB Dato Seri Anwar Ibrahim, banyak yang berkata kunjungan di hari kedua itu (8/6) boleh jadi yang pertama kali dilakukan oleh presiden dari Indonesia di Chow Kit. Kerana sebelum ini banyak yang berkata tidak pernah ada presiden yang melakukan blusukan (meredah) apatah lagi bersama perdana menteri Malaysia ke lot-lot peniaga yang majoritinya di isi oleh pekerja warga Indonesia.

Blusukan yang salah dimaknai

Tetapi Banyak yang tidak memahami makna presiden melakukan blusukan atau meredah hingga kemudian menyebutnya sebagai politik citra yang palsu. Padahal faktanya, blusukan dalam bahasa Jawa bermaksud “memasuki, melawat sesuatu kawasan untuk mengetahui tentang sesuatu.” Menurut budaya Jawa , blusukan bukan sekadar lawatan, atau perjalanan saja-saja. Dari amalan blusukan atau meredah, seorang pemimpin itu boleh menemukan masalah, membangun kedekatan antara rakyat dan penguasa, mengenali potensi , dan menyerap aspirasi. Pada asasnya dari blusukan itu terdapat keinginan untuk mencapai objektiviti dan merungkai keaslian, keunikan setiap wilayah yang dikunjungi.

Sambutan Parti Penyokong

Sambutan juga datang bukan dari masyarakat Indonesia dan tempatan namun juga dari barisan kepemimpinan dan kader dari semua cawangan luar negara parti politik penyokong pemerintahan Jokowi di Malaysia seperti Gerindra, Perindo, PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, dan Parti solidariti Indonesia (PSI). Hal ini terlihat pada acara sambutan di Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur (7/6). Salah satu calon DUN Kota Malang, Bonet Anisa dari Parti Persatuan Indonesia atau disingkat Parti Perindo yang diasaskan oleh Hary Tanoesoedibjo, seorang usahawan dan pemilik syarikat konglomerat multinasional MNC Group berkata kunjungan presiden ini amat membahagiakan bagi warga Indonesia di Malaysia apatah lagi calon-calon kandidat dari partai penyokong yang akan bertarung di pilihan raya tahun hadapan.

Antusiasme belia Malaysia dan Indonesia

Belia Indonesia dan Malaysia juga banyak yang hadir dan turut menyambut presiden Joko Widodo di hari pertama dan kedua kunjungannya. Seawal pagi di hari kedua kunjungan, Jalan Raja Bot telah penuh dengan belia yang hendak mengambil dokumentasi kedatangan kedua pemimpin. Sama seperti perdana menteri anwar yang popular di sosial media, Presiden Joko Widodo pun sangat popular di sosial media. Oleh itu, peminat dari kalangan belia sangat ramai. Bapak Joko Widodo pun dikenali dengan camera friendly, kerana tak segan untuk mengambilkan selfie bersama dirinya ketika bertemu dengan orang awam. Dia pun dikenali suka melakukan live di media sosial dan cakna dengan perkembangan dunia media sosial. Oleh itu, di Malaysia banyak belia yang akhirnya suka dengan Presiden Joko Widodo bahkan mereka mengetahui isu-isu apa yang tengah dihandle oleh Jokowi.

Pertautan Politik Perkauman, Mediokritas Pengetahuan, dan Purbasangka

By

Oleh: Mansurni Abadi

Perihal pilihan raya, ada suasana yang sama antara Indonesia dan Malaysia utamanya dalam taktik politik yang digunakan untuk berkempen yaitu pada soal perkauman. Perbezaan berpolitik yang seharusnya berpaksikan idea-idea bernas untuk negara, malah berubah menjadi arena untuk meruncingkan perbezaaan suku dan agama yang kemudian menimbulkan ketegangan.


Apalagi dengan kehadiran media sosial yang bukan sahaja membuat siapa sahaja boleh membuat dan menyebarkan maklumat sendiri, tetapi juga membuat mereka yang suka membuat politik perkauman untuk meraih undi semakin mendapatkan peluang yang lebih besar daripada sebelumnya.


Apalagi banyak pengguna media sosial di kedua negara serumpun ini sebenarnya tidak cakna dengan nalar kritis sehingga kehati-hatian diketepikan sementara mudah percaya dan amarah di utamakan.


Selalunya politik perkauman berkerja melalui dua hal, yang pertama memainkan naratif keterancaman dengan logik berlandasakan kita vs mereka yang pada akhirnya membuat banyak orang awam memandang sesama saudara sebangsanya sebagai musuh hanya karena perbezaan lahiriah. Seperti di Indonesia misalnya, ketika sebutan cebong (penyokong jokowi) dan kampret (penyokong jokowi) menjadi hal wajar bahkan selepas PRU hanya karena berbeza pilihan, sebutan ini tidaklah elok karena menyamakan manusia dengan binatang.


Di Malaysia pun berlaku hal yang sama, selepas PRU 2022, di media sosial muncul untuk mengulang tragedi rusuhan kaum 13 Mei 1969. Polis Diraja Malaysia sampai memberi amaran kepada mana-mana pihak yang menularkan kebencian. Barisan aktivis, NGO, dan orang awam yang masih peduli pun ikut berkempen #kitakawan untuk mencegah terjadinya rusuhan kaum.


Dan yang kedua, mengubahsuai informasi tentang suatu kes di masa lalu mahupun sekarang dengan mengaitkannya dengan suatu kaum sebagai punca penyebabnya. Dari yang kedua ini selain memunculkan miss-informasi, generalisasi, dan juga menguatkan prasangka seperti misalnya kes pengganas komunis di Indonesia dan Malaysia yang dihubungkan dengan etnik Cina ataupun teroris dengan etnik Arab seperti yang berlaku di Indonesia.


Selepas PRU, selalunya politik perkauman tidak akan usai, malah semakin menjadi-jadi dimainkan oleh pihak yang membenci kerajaan yang menang ketika bertemu dengan momentum tertentu seperti pada konser Coldplay yang dihubungkan dengan kempen LGBT yang kemudian memunculkan naratif kerajaan yang tidak cakna atau terlepas pandang meloloskan kumpulan musik berkenan tampil di Malaysia mahupun di Indonesia.


Ada banyak penyebab politik identiti, dua diantaranya adalah tentang mediokritas pengetahuan terhadap yang lain (the other) dan purbasangka. Penulisan ini akan membedah keduanya.

Mediokritas Pengetahuan terhadap yang lain (the others)

Sepatutnya kalau kurang pengetahuan pada suatu topik, pelajarilah subjek pengetahuan itu dengan seksama. Belajar tidak harus membaca buku tetapi dengan berjumpa dengan orang–orang yang memiliki pengetahuan.


Rantau ini gagal menjadi tamadun yang maju kerana salah satunya adalah akibat insan-insan yang ada dalam posisi mediokritas. Kurang gigih dalam mencari ilmu pengetahuan, kurang kritis, kurang punya standar dasar-dasar berpikir dan meneliti, kurang memacu diri untuk ada dalam standar-standar tertentu saat menjelaskan konsep-konsep. Kita bermasalah sejak kerja akal budi tahap pertama, tidak sampai mampu bernalar.


Kurangnya pengetahuan namun merasa pandai pada akhirnya membuat masyarakat rantau ini melihat kelompok lain yang berbeza itu bersifatkan stereotype. Stereotyping itu dangkal dan abai pada suara dari dalam. Yakni penjelasan Katolik menurut Katolik, Protestan menurut Protestan, China menurut China, Melayu menurut Melayu. Ahmad Wahib dalam Catatan Harian-nya pernah berkata:

Aku ingin mendengar penjelasan Islam dari Islam itu sendiri, dari nabi Islam itu sendiri, dari Tuhan Islam itu sendiri.

Ahmad Wahib, Catatan Harian.

Mediokritas pengetahuan seperti di atas itu membawa masalah, bahkan bencana bagi masyarakat berbilang kaum dan agama. Karena basisnya asumsi, prasangka. Bangsa besar dan masyarakat adil dan makmur tidak berdiri di atas tanah air prasangka.

Manusia dan Purbasangka

Prasangka adalah syarat pra-pengetahuan yang mesti ditingkatkan kepada keadaan berilmu. Syarat kehadiran ilmu yang telah diteorikan adalah suatu usaha yang berdisiplin, gigih dan berterusan yang harus dicapai oleh manusia untuk kebaikan dirinya dan statusnya sebagai manusia.


Menurut agama, manusia tidak boleh maju dan beradab jika hanya hidup dengan prasangka. Kerana prasangka itu lebih seperti waswas. Manusia yang hidup bersama itu mudah dibisikkan oleh syaitan (QS an Nas). Sebab itu kitab suci menyuruh manusia membaca dan meminta perlindungan daripada waswas yang mendorong manusia hidup dengan prasangka buruk (suuzhan).

Mengikut falsafah, sekurang-kurangnya dari pendapat Aristotle, setelah mendapat kesenangan fizikal, manusia juga mempunyai maruah (harga diri/reputasi) dan perlu mengejar akal. Manusia dahagakan intelektualisme. Dahagakan intelektualisme adalah dahagakan ilmu. Kerana manusia tidak mahu hidup dalam prasangka, tetapi mendambakan kehidupan saintifik, setelah membiasakan diri hidup secara semula jadi setiap hari


Adakah kita dalam era revolusi 4.0 ini di mana internet hadir dengan media sosial, media baharu yang menggantikan media konvensional yang berinstitusi seperti agensi berita atau stesen TV dan akhbar daripada penerbitan akhbar, dengan pembaca terhad yang boleh menamatkan era prasangka ini? Sekurang-kurangnya untuk kebaikan kita sendiri?

Persoalan ini boleh dijawab secara optimis kita dapat memanfaatkan nikmat demokrasi 4.0 sepenuhnya dan bersatu menentang berita palsu (tipuan), ucapan kebencian dan penyelewengan. Iaitu dengan menggunakan peluang mengakses internet dengan kesedaran sosial dan keselarasan dengan kepentingan umum (common good).

Masalah politik identiti, sentimen agama, budaya popular, tidak wujud dalam ruang kosong ideologi. Tidak dapat dielakkan bagaimana modal dan penguasanya dapat menentukan hala tuju perdebatan umum. Kerana itu asas ilmu tentang budaya akan mengukuhkan lagi penaakulan daripada ilmu yang cuba dijejalkan dalam masyarakat itu. Dan sudah tentu jika pengetahuan budaya telah difahami teori-teori akan mula timbul persoalan kritikal dari premis sedia ada seperti tragedi budaya, badai budaya, keganasan budaya.

Mansurni Abadi merupakan Mahasiswa Antropologi di UKM. Beliau juga merupakan Pengerusi Bidang Riset bagi Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah Cawangan Malaysia dan merupakan bekas Pengerusi Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia.